Oleh: Mohammad Fatih Shaleh Mahasiswa Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mahasiswa.co.id - Kampus seringkali didengungkan sebagai benteng terakhir kebebasan berpikir dan tempat di mana nalar kritis diasah tanpa batas. Namun, bagi sebagian mahasiswa, kenyataan di lapangan seringkali berbanding terbalik. Ruang kelas yang seharusnya menjadi arena dialektika, terkadang justru berubah menjadi ruang monolog yang kaku, bahkan menjadi ajang komersialisasi terselubung yang mencekik idealisme mahasiswa. Pengalaman pahit ini dialami oleh seorang mahasiswa semester lima di sebuah perguruan tinggi negeri, yang identitasnya kami samarkan sebagai Mahasiswa X. Kepada kami, ia menumpahkan keresahannya mengenai praktik pengajaran yang dianggapnya telah melenceng jauh dari khitah pedagogi yang sehat. Kisah ini berawal pada semester empat lalu, saat ia bertemu dengan seorang dosen yang menurutnya memiliki metode pengajaran "unik" namun destruktif bagi perkembangan mental mahasiswa.

Kebenaran Mutlak di Balik Tekstualisme

Masalah pertama yang disorot oleh Mahasiswa X adalah pendekatan pengajaran yang sangat kaku atau tekstualis. Dalam dunia akademik, perbedaan pendapat adalah hal lumrah, namun tidak di kelas dosen tersebut. "Beliau sangat tekstual. Jika argumen yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di buku rujukan, maka kita langsung dianggap salah 100%. Tidak ada kompromi, tidak ada ruang untuk perspektif lain," ujar Mahasiswa X dengan nada kecewa. Menurut penuturan Mahasiswa X, pola pengajaran seperti ini mematikan daya kritis. Mahasiswa tidak didorong untuk memahami esensi ilmu, melainkan hanya dipaksa untuk menghafal kata demi kata. Di titik ini, fungsi dosen sebagai fasilitator ilmu bergeser menjadi penjaga gerbang kebenaran tunggal yang tidak bisa diganggu gugat.

Monopoli Buku dan Rendahnya Kualitas Literasi

Namun, ketegangan intelektual itu hanyalah permukaan dari masalah yang lebih sistemik. Ketegangan yang sesungguhnya terjadi ketika urusan akademik mulai bercampur dengan urusan ekonomi. Sang dosen mewajibkan mahasiswanya untuk membeli buku paket yang merupakan hasil karangannya sendiri. "Kalimat yang selalu diulang adalah: 'Kalau beli di saya lebih murah' dan 'Buku ini sudah menjadi rujukan bagi mahasiswa lain'. Saya bertanya-tanya dalam hati, mahasiswa mana yang dimaksud?" tutur Mahasiswa X. Sebagai mahasiswa yang aktif membaca dan membandingkan literatur, Mahasiswa X merasa ada yang janggal dengan buku tersebut. Ia melakukan analisis pribadi dan menemukan banyak kesalahan mendasar dalam buku paket tersebut. "Buku itu penuh dengan typo, bahkan pada angka-angka penting yang seharusnya akurat. Terlebih lagi, buku tersebut tidak tersedia di marketplace atau media belanja online mana pun. Bagaimana mungkin sebuah buku diklaim sebagai rujukan luas jika aksesnya saja sangat terbatas dan hanya bisa didapatkan melalui tangan sang dosen sendiri?" Bagi Mahasiswa X, buku tersebut lebih menyerupai Lembar Kerja Siswa (LKS) tingkat sekolah menengah ketimbang buku referensi perguruan tinggi. Hal ini memicu "pemberontakan" kecil di benaknya. Ia memilih untuk tidak membeli buku tersebut dan tetap berpegang pada referensi lain yang ia anggap lebih kredibel.

Intimidasi Ekonomi di Depan Publik

Puncak konflik terjadi saat momen pengumpulan tugas. Mahasiswa X, yang telah menyiapkan strategi untuk tetap mengerjakan tugas tanpa buku paket tersebut, menyerahkan lembar jawaban yang ia susun sendiri di perangkat lunak Word. Ia berharap substansi jawabannya bisa diterima meskipun tidak ditulis langsung di dalam buku paket wajib tersebut. Namun, harapan itu pupus. Penolakan yang ia terima bukan berupa kritik akademis, melainkan serangan personal yang merendahkan. "Terjadi perdebatan saat saya mengumpulkan tugas. Kalimat yang paling saya ingat dan sangat menyakitkan adalah saat beliau bertanya di depan kelas: 'Kamu kenapa nggak beli buku saya? Gak punya uang ya?'. Di situ saya merasa harga diri saya diinjak-injak," kenang Mahasiswa X. Mahasiswa X mengakui bahwa saat itu ia sangat ingin membalas dengan argumen yang tajam, namun ia teringat akan realitas sosial pendidikan di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kehormatan kepada yang lebih tua, terlepas dari perilaku mereka. "Saya mengalah. Padahal dalam hati saya ingin bilang bahwa saya membaca banyak buku lain yang jauh lebih bermutu daripada bukunya. Tapi kalau itu terucap, nilai saya taruhannya. Bisa jadi saya diberi nilai nol atau bahkan dilarang mengikuti kelasnya."

Digitalisasi Pengajaran yang Salah Sasaran

Keresahan Mahasiswa X tidak berhenti pada urusan buku. Ia juga menyoroti efisiensi pengajaran yang dianggapnya sebagai bentuk "kemalasan akademik". Alih-alih memberikan kuliah tatap muka yang interaktif, sang dosen seringkali hanya menyuruh mahasiswa menonton video YouTube yang ia unggah sendiri. "Kami datang dari rumah jauh-jauh ke kampus, tapi pas sampai kelas cuma disuruh nonton video dia di YouTube. Setelah itu dia jelaskan ulang. Lah, kalau begitu apa bedanya dengan belajar di rumah? Selebihnya, waktu kuliah malah dihabiskan untuk mendengarkan keluh kesah pribadinya selama masa kuliah dulu, bukan membahas materi," keluh Mahasiswa X. Kondisi diperparah dengan instruksi yang melampaui batas waktu kuliah. Sang dosen kerap meminta mahasiswa untuk memantau dan berinteraksi dengan konten TikTok-nya pada jam-jam istirahat, antara pukul 20.00 hingga 23.00 WIB. Ruang privasi mahasiswa seolah dirampas oleh kewajiban digital yang tidak memiliki urgensi akademis yang jelas. Belum lagi jadwal kuliah pengganti yang seringkali ditetapkan secara sepihak sesuai keinginan sang dosen tanpa mempertimbangkan kesiapan mahasiswa.

Refleksi: Menagih Integritas Akademik

Kisah Mahasiswa X adalah sebuah cermin retak dunia pendidikan tinggi kita. Di tengah semangat Merdeka Belajar, masih ada sekat-sekat feodalisme yang menjadikan mahasiswa sebagai objek, bukan subjek pendidikan. Ketika otoritas nilai digunakan sebagai alat paksa untuk kepentingan ekonomi pribadi dosen, maka integritas kampus sedang berada di ujung tanduk. Mahasiswa X berharap, ceritanya ini dapat menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan di universitas. "Pendidikan bukan tentang siapa yang lebih tua atau siapa yang punya buku, tapi tentang bagaimana ilmu disampaikan dengan cara yang manusiawi dan bermartabat," tutupnya. Hingga berita ini diturunkan, praktik-praktik serupa diduga masih banyak terjadi di berbagai sudut kampus, tersembunyi di balik ketakutan mahasiswa akan sanksi akademik yang membayangi masa depan mereka.. Profil Penulis: Mohammad Fatih Shaleh adalah mahasiswa aktif program studi Manajemen Pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif dalam dunia kepenulisan, terlibat juga dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan pergerakan di lingkungan Ciputat.