BADKO HMI Jatim Gelar Sekolah Literasi Anggaran, Dorong Anak Muda Kritis Kawal APBD

Surabaya, Mahasiswa.co.id - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menggelar Sekolah Literasi Anggaran Daerah pada 11-14 Juni 2026. Kegiatan ini dibuka di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti kader-kader HMI dari berbagai cabang di Jawa Timur. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kader dalam memahami tata kelola keuangan daerah, pengawasan kebijakan publik, serta mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah melalui penguatan literasi anggaran.

Koordinator Steering Committee, Dzulkarnain Jamil, mengatakan kegiatan ini lahir dari kegelisahan atas masih rendahnya kesadaran publik terhadap proses penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Selama ini APBD sering dipandang sebagai dokumen administratif yang hanya dipahami oleh birokrasi dan legislatif. Padahal, APBD merupakan instrumen utama pembangunan yang menentukan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Dzulkarnain dalam sambutannya.

Dzulkarnain menilai kader HMI perlu didorong untuk tidak hanya memahami konsep anggaran, tetapi juga mampu mengkritisi arah kebijakan pemerintah daerah. Hal itu mencakup bagaimana APBD direncanakan, dialokasikan, hingga digunakan.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berasal dari rakyat. Karena itu, penggunaannya harus kembali sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Literasi anggaran menjadi penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial benar-benar hadir dalam kebijakan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, rendahnya partisipasi publik dalam isu penganggaran membuat ruang pengawasan menjadi sempit. Akibatnya, masyarakat kerap hanya menjadi penonton dari berbagai kebijakan yang sejatinya memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Sementara itu, Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, M. Yusfan Firdaus, mengatakan tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks. Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan ketimpangan sosial, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas belanja daerah.

“Daerah saat ini tidak hanya berhadapan dengan persoalan teknis pembangunan, tetapi juga tantangan tata kelola. Karena itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu membaca kebijakan secara kritis dan objektif. HMI harus hadir sebagai mitra strategis yang memberikan masukan berbasis data dan kepentingan publik,” kata Yusfan.

Yusfan berharap Sekolah Literasi Anggaran Daerah dapat melahirkan kader-kader yang tidak sekadar memahami angka dalam dokumen APBD. Lebih dari itu, kader HMI diharapkan mampu melihat hubungan antara kebijakan anggaran dan kondisi sosial masyarakat.

“Harapan kami, kegiatan ini menjadi ruang lahirnya kader yang memiliki kapasitas analisis, integritas moral, dan keberanian intelektual untuk mengawal kebijakan publik secara konstruktif,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM., mengingatkan bahwa dinamika global saat ini memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional maupun daerah.

Eddy mencontohkan konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia yang memicu ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai pasok, kenaikan harga energi dan pangan, serta tekanan terhadap stabilitas keuangan sejumlah negara berkembang.

“Ketika konflik global terjadi, dampaknya tidak berhenti pada negara yang berperang. Harga komoditas naik, distribusi terganggu, inflasi meningkat, dan nilai tukar berbagai mata uang mengalami tekanan. Kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” kata Eddy.

Menurut Eddy, gejolak ekonomi global juga berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang utuh mengenai kondisi nasional dan internasional agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah maraknya disinformasi, propaganda digital, dan upaya adu domba yang berkembang melalui media sosial.

“Kita harus memahami bahwa tantangan bangsa hari ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagaimana menjaga kohesi sosial dan kepercayaan publik. Di tengah derasnya arus informasi dan kampanye negatif terhadap institusi negara maupun pemerintahan, generasi muda dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, dan tetap menjaga semangat kebangsaan,” ujarnya.

Eddy menilai mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kelompok intelektual yang mampu menjembatani kepentingan negara dan masyarakat melalui pendekatan objektif, kritis, dan berbasis fakta.

Sekolah Literasi Anggaran Daerah dijadwalkan berlangsung hingga 14 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi kebijakan publik, auditor keuangan negara, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Para narasumber akan membahas tata kelola APBD, mekanisme pengawasan anggaran, transparansi fiskal, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, BADKO HMI Jawa Timur berharap lahir generasi muda yang tidak hanya melek politik dan kebijakan publik, tetapi juga memiliki kemampuan mengawal anggaran daerah sebagai instrumen utama pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pada akhir pembukaan, BADKO HMI Jawa Timur bersama Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur secara simbolis mendeklarasikan gerakan “Jawa Timur Kritis, Solutif, dan Damai”.

Deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat, mendorong partisipasi publik yang konstruktif, serta menjaga kehidupan sosial yang harmonis di tengah berbagai tantangan global dan nasional.

Melalui gerakan itu, generasi muda Jawa Timur diharapkan mampu menjadi kekuatan intelektual yang tidak hanya aktif mengawasi kebijakan publik, tetapi juga berkontribusi dalam merumuskan gagasan dan langkah nyata bagi terwujudnya Jawa Timur yang maju, berkeadilan, dan berkeadaban.